PIKIRAN RAKYAT - Beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia tampak gencar mempromosikan biodiesel kelapa sawit. Bahkan, Juli 2020 Pertamina baru saja mengeluarkan biodiesel pertama yang sepenuhnya berasal dari kelapa sawit.
Kelapa sawit memang selalu menjadi 'anak emas' pemerintah Indonesia. Pasalnya, kebutuhan kelapa sawit dunia terus mengalami peningkatan. Apalagi ditambah dengan pengembangan biodiesel kelapa sawit.
Namun, pengembangan lahan kelapa sawit nyatanya memberikan dampak yang cukup besar terhadap lingkungan dan sosial masyarakat Indonesia. Selain menjadi penyebab utama kerusakan hutan, kelapa sawit juga menyebabkan puluhan ribu keluarga terlibat konflik tanah.
Baca Juga: Gubernur Kalsel Disebut Jadi Contoh Buruk Seorang Pejabat, Ada Apa?
Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria, perkebunan kelapa sawit menjadi penyumbang paling besar konflik pertanahan di Indonesia.
Dari 122 konflik tanah sepanjang tahun 2020, terdapat 101 konflik yang berkaitan dengan lahan kelapa sawit, sekitar 69 persen.
Konflik tanah terkait dengan perkebunan naik 28 persen ketimbang tahun lalu. Jika konflik tanah perkebunan dan kehutanan disatukan, ada sekitar 135.332 keluarga yang terdampak. Puluhan ribu di antaranya merupakan korban kelapa sawit.
Baca Juga: Basarnas Secara Resmi Menutup Operasi SAR Sriwijaya Air SJ 182
Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Conversation, penegakan hukum yang tidak efektif menjadi biang kerok atas persoalan lahan kelapa sawit selama ini.