PIKIRAN RAKYAT - Terkait isu pemecatan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), menuai pro dan kontra baik dari masyarakat maupun tokoh publik.
Pemecatan pegawai KPK tersebut dinilai akan melemahkan penegakan hukum di tubuh lembaga antirasuah tersebut, sebab daftar nama 75 orang tersebut memiliki rekam jejak yang baik dalam memberantas kasus korupsi.
Tentunya, hal ini juga mendorong elemen masyarakat meminta pemimpin negara mengambil sikap terkait rencana pemecatan penyidik dan penyelidik KPK tersebut.
Presiden Joko Widodo kemarin menyatakan sikapnya, Jokowi memandang bahwa hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK.
Baik terhadap individu maupun institusi, sebab menurutnya, hasil tes tersebut juga hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes.
Terkait hal ini, penyidik senior KPK Novel Baswedan yang juga masuk kedalam daftar nama pemecatan setelah tak lulus ujian TWK, merespons sikap Jokowi.
Melalui unggahan di akun Twitter pribadinya tersebut, Novel berterima kasih pada Jokowi. Sebab selama ini 75 pegawai yang tak lolos TWK dinilai tak memiliki sikap pancasilais.
“Proses TWK yang dibuat pemimpin KPK ‘seolah 75 pegawai KPK tidak lulus itu’ membuat stigma tidak berkebangsaan atau tidak Pancasilais,” katanya, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun @nazaqistsha, Senin, 17 Mei 2021.