PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo dalam rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis, 27 Mei 2021 kemarin menyoroti tiga hal yang salah satunya berkaitan dengan akurasi data terkait bantuan sosial (Bansos).
Jokowi menyampaikan tiga arahan bagi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Yakni untuk menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien.
Jokowi juga menekankan kepada BPKP dan APIP agar memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah.
Menurutnya, integrasi dan sinkronisasi basis data antar program perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data, sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran.
Bahkan, akurasi data masih menjadi persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah sampai hari ini yang dapat berdampak luas.
Seperti halnya data untuk bantuan sosial atau bansos yang tidak akurat, dan tumpang tindih membuat penyaluran menjadi lambat dan tidak tepat sasaran.
Baca Juga: Sebanyak 20 Desa di Garut Jadi Lokus Stunting
“Data bansos tidak akurat tumpang tindih membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran,” kata Jokowi.