PIKIRAN RAKYAT – Anggota Komisi III DPR Benny K Harman meminta Kejaksaan Agung untuk serius menangani perkara dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, perkara dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan mempu memberikan pengaruhi buruk terhadap kepercayaan publik pada layanan BP Jamsostek.
"Oleh sebab itu kami mohon sekali, ada penanganan yang sungguh-sungguh dari pihak kejaksaan terhadap kasus BPJS ini,” kata Benny K Harman.
Pernyataan tersebut diungkapkan Benny K Harman ketika mengikuti Rapat Kerja (Raker) Komisi III bersama Jaksa Agung yang membahas agenda penanganan perkara dugaan korupsi yang menarik perhatian publik dan koordinasi yang dilakukan dengan lembaga terkait.
Baca Juga: Ombudsman Desak BPJS Ketenagakerjaan Tuntaskan Masalah Kartu Kepesertaan Ganda
Selain itu, Anggota Komisi III DPR itu turut meminta penjelasan pihak Jaksa Agung lantaran permasalahan tersebut perlu dijadikan pertimbangan.
“Jadi, bagaimana penanganan hukum ini tidak mengganggu trust publik terhadap BPJS. Ini menjadi hal yang perlu dijadikan pertimbangan, dan mohon penjelasan Bapak Jaksa Agung," katanya, yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari DPR RI, Selasa, 15 Juni 2021.
Menurutnya, jika penanganan kasus BPJS Ketenagakerjaan tidak diatasi secara sunggung-sungguh, maka publik akan hilang kepercayaan.
Pasalnya, tenaga kerja diwajibkan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dan jika perusahaan tidak membayar, maka terancam dipidanakan. Namun, tragisnya ada dugaan uang iurannya malah dikorupsi.