ik
PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah perlu memperkuat bisnis perikanan di Natuna yang saat ini belum berjalan meskipun sarana dan parsarananya sudah tersedia. Pengembangan bisnis perikanan di Natuna akan memperkuat kedaulatan wilayah Relublik Indonesia.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan pengembangan bisnis di Natuna akan memperkuat penguasaan wilayah tersebut. Hal itu akan membantu menegakan kedaulatan RI di Natuna.
"Kedaulatan menjadi penting sebab tanpa kedaulatan penuh upaya membangun kesejahteraan masyarakat menjadi sia-sia," ujarnya di Jakarta, Selasa 7 Januari 2020.
Baca Juga: Ingin Rekrut Bintang Muda MU Tahith Chong, Juventus Tawarkan Gaji Rp 638 Juta per Minggu
Saat ini pemerintah melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) cenderung berencana untuk menambah armada kapal ikan untuk menjaga kedaulatan di Natuna. Namun, menurut dia, permasalahan Natuna bukan terletak pada kekurangan kapal ikan melainkan proses bisnis yang belum berjalan.
"Apalagi jika kapal kapal yg mau dialihkan ke sana adalah kapal yang bermasalah dari segi perizinan dan alat tangkap yang digunakan," ujarnya.
Saat ini, jumlah kapal ukuran diatas 30GT di Natuna berjumlah 811 unit. Jumlah itu belum dihitung dengan kapal 30 GT yang mendapatkan ijin dari pemerintah daerah.
"Jadi, sebenarnya, dari segi jumlah kapal sudah cukup banyak," tutur dia.
Baca Juga: Lokasi SIM Keliling Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat Hari Ini, 8 Januari 2020