PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemprov Jakarta menaikkan UMP (Upah Minimum Provinsi) 2022 bukan karena kepentingan politik Gubernur Anies Baswedan.
Hal itu disampaikan Prasetyo Edi Marsudi saat hadir dalam rapat Komisi B bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi, Andri Yansyah, Senin, 27 Desember 2021.
"Jadi jangan ada pemikiran-pemikiran secara politis ini (UMP 2022) dinaikan," katanya.
Dia juga meminta agar penetapan UMP 2022 ini ditetapkan secara rasional. Jangan sampai penetapannya memberatkan para pengusaha.
Baca Juga: Survei: Kondisi Ekonomi 2021 Lebih Baik Dibanding 2020
Lebih jauh, dia juga meminta agar penetapan UMP 2022 ini tidak hanya ingin menyenangkan satu pihak tanpa berdampak secara luas.
Di sisi lain, Pras menyebut dirinya bukan merasa tidak kasihan kepada para buruh. Hanya, yang perlu diingat kata dia, saat ini masih dihadapkan dengan pandemi Covid-19 sehingga anggaran pemprov lari untuk penanganan wabah.
"Saya agak kasihan kepada buruh tapi sekarang kita juga harus sadar kita sedang ada pandemi yang sangat-sangat luar biasa," tuturnya.