PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi X DPR RI masih ada yang tidak sepakat mengenai Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang baru berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kemendikbud.
Ketidaksepakatan itu utamanya dalam persoalan dileburkannya urusan pendidikan non-formal di bawah Ditjen PAUD & Dikdasmen. Urusan pendidikan non-formal sebelumnya berada di bawah Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.
Baca Juga: Naikan Harga Masker di Tengah Penyebaran Virus Corona, Apotek di Tiongkok Didenda Rp5,89 Miliar
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Gerindra Sudewo mengungkapkan ketidaksetujuannya atas persoalan pendidikan non-formal tersebut dalam struktur organisasi Kemendikbud yang baru.
Hal tersebut disampaikan ketika rapat dengar pendapat dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim di Kompleks Senayan, Selasa 28 Januari 2020 petang.
Baca Juga: Diduga dari Sup Kelelawar, Pakar Patologi IPB: Selain Corona, Ada 6 Virus Lain dalam Tubuhnya
Ia memandang peleburan tersebut bisa bermasalah ketika menyusun program dan penganggaran terkait urusan pendidikan non-formal.
Menurut dia, pelaksanaan sebuah program perlu ada rujukannya kepada nomenklatur di dalam sebuah struktur organisasi.
Ia juga menyinggung argumen Nadiem yang saat itu menyebutkan bila dileburkannya urusan pendidikan non-formal di bawah Ditjen PAUD & Dikdasmen bukan berarti menghilangkan program-program pendidikan non-formal.