PIKIRAN RAKYAT - Bareskrim Mabes Polri diminta untuk turun langsung mengawasi proses hukum kasus kerangkeng manusia Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.
Pengawasan dirasa perlu dilakukan lantaran proses hukum kasus kerangkeng manusia yang ditangani oleh Polda Sumatra Utara (Sumut) dinilai berjalan dengan lambat.
Padahal, kasus kerangkeng manusia yang berada di rumah Bupati Langkat nonaktif itu sudah menjadi sorotan nasional.
Perwakilan Tim Advokasi Penegak Hak Asasi Manusia (TAP-HAM) yang juga merupakan kuasa hukum korban, Rahmat Muhammad mendesak Mabes Polri untuk serius dalam menangani kasus tersebut.
Baca Juga: Komnas HAM Akui Sempat Terkejut 8 Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Tak Ditahan
“Kami mendesak Mabes Polri untuk profesional, serius, dan kalau bisa mereka berkolaborasi dan turun langsung ke lapangan melakukan pengawasan dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Polda Sumatera Utara," katanya.
Menurutnya, penanganan secara serius terhadap kasus itu perlu dilakukan sebagai bukti keseriusan Mabes Polri dalam memenuhi hak-hak korban.
"Demi menangani secara serius kasus kerangkeng guna memenuhi hak-hak dan rasa keadilan para korban," ucapnya.
Sebagai kuasa hukum empat korban, TAP-HAM juga mengaku keberatan perihal tidak ditahannya delapan tersangka kasus kerangkeng manusia.