PIKIRAN RAKYAT - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan dirinya menyanggupi permintaan Presiden Joko Widodo untuk mencari formula reformasi hukum peradilan.
Adapun hal ini sebagai buntut Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Hakim Agung Sudrajat Dimyati atas dugaan kasus suap.
Menurutnya, Kejaksaan Agung dan KPK telah menunjukkan kinerja positif dalam pemberantasan mafia hukum dan korupsi.
Adapun hal itu ditunjukkan melalui sikap kedua instansi yang mampu mengamputasi mafia hukum dari tubuhnya sendiri. Mahfud mencontohkannya dengan kasus korupsi Asuransi Jiwasraya, Asabri, Garuda, Satelit Kemhan, Kementerian, dan lainnya.
Baca Juga: Sulanjana Calling! Ribuan Viking Kembali Geruduk Graha Persib Rabu Besok, Ini yang Mereka Tuntut
Namun, ia secara terbuka menyampaikan bahwa kinerja baik itu selalu selalu gembos di Mahkamah Agung.
“Kejaksaan Agung sudah bekerja keras dan berhasil menunjukkan kinerja positifnya. KPK juga berkinerja lumayan. Tetapi kerap kali usaha-usaha yang bagus itu gembos di Mahkamah Agung (MA),” ucap Mahfud.
Menurutnya, hal ini sebab pihaknya tidak bisa masuk ke badan MA.
“Kami tidak bisa masuk ke MA karena beda kamar, kami eksekutif sementara mereka yudikatif,” ujarnya.