PIKIRAN RAKYAT – Keputusan pemerintah terkait UMP 2023 mengundang keluhan para buruh yang tidak sepakat hingga melakukan aksi turun ke jalan.
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengajak semua masyarakat untuk mendukung keputusan pemerintah tersebut lantaran dalam setiap pengambilan keputusan yang diambil turut disertai dengan berbagai pertimbangan yang kuat.
“Kami memahami keputusan pemerintah menyangkut UMP 2023 ada yang keberatan. Tentu penetapan UMP dasarnya kuat, melihat situasi dan kondisi kekinian ekonomi, mulai dari inflasi, suku bunga, belum lagi pemulihan ekonomi secara mikro setelah pandemi juga masih berproses,” kata Rahmad, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Menurutnya, keputusan pemerintah dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasarkan kondisi ekonomi yang sedang dialami secara nasional.
Rahmad mengatakan perlunya pemahaman dari masyarakat untuk mengetahui potensi resesi yang akan terjadi di tahun mendatang.
“Suara hati dari pengusaha juga harus dimaklumi. Namun demikian, apapun sudah diputuskan. Tentu keputusan itu harus dihormati,” katanya.
Meski demikian, Rahmad juga memaklumi masyarakat yang merasa tidak sepakat dengan kenaikan UMP yang tidak sesuai, lantaran beberapa tahun terakhir kenaikan UMP masih terbilang kecil.
Namun, dia mengingatkan agar masyarakat bisa menghormati keputusan pemerintah tersebut demi kepentingan nasional.