PIKIRAN RAKYAT - Kasus korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G dalam program infrastruktur Bakti Kominfo tahun 2020-2022 telah merugikan negara senilai Rp1 triliun. Kejaksaan RI mengusut kasus ini karena telah menghambat capaian target pemerintah dalam pemerataan akses internet cepat 4G plus ke seluruh pelosok Tanah Air.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, setiap korupsi proyek pembangunan pasti ujungnya merugikan masyarakat. Terlepas dari dinamika politik, kenapa kasus korupsi ini mencuat, Agus meminta korupsi ini harus diungkap dan diusut tuntas, dan ujungnya harus bisa mengembalikan kerugian negara dan kemanfaatan infrastruktur bagi masyarakat.
"Sekarang hampir setiap kebijakan publik yang dibuat pemerintah bisa dikorupsi, jadi persoalan penegak hukum mau tegas atau tidak, kalau sudah terbukti namun hukumannya hanya 5 tahun kebawah tanpa dimiskinkan, ya korupsi itu akan terus berulang," kata Agus kepada wartawan, Senin 30 Januari 2023.
Ia mengatakan, apa pun ceritanya, korupsi pasti merugikan negara. Pada akhirnya yang terimbas adalah masyarakat. Mereka seharusnya mendapat bantuan dan fasilitas layak, namun tidak terpenuhi.
Baca Juga: Cek Fakta: Seorang Anak di Bekasi Dikabarkan Dibius dan Diculik OTK, Digondol Pakai Karung Bekas
Dalam kaitannya dengan korupsi BTS ini, menurut Agus, rakyatlah yang dirugikan atas ketidakmampuan negara menyiapkan infrastruktur komunikasi internet yang cepat dan layak hingga ke pelosok daerah di Indonesia.
Agus mengingatkan, terlepas dari terbongkarnya kasus ini yang dikaitkan dengan urusan politik, tidak ada alasan bagi penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan, untuk tidak membongkar dan menyelesaikan kasus korupsi apa pun.
“Walaupun disebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) nya dari Nasdem, sementara Nasdem disebut mulai berseberangan dengan pemerintah,” tuturnya.
Baca Juga: Manajemen Pertimbangkan Bubarkan Arema FC, Berikut Faktor-faktor Pemicunya