PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menilai usulan penghapusan jabatan setingkat Gubernur mengejutkan, tetapi menarik untuk didiskusikan. Dia pun menilai usulan ini harus dikaji dengan seksama.
Menurutnya, fokus dari usulan ini adalah bagaimana caranya agar otonomi daerah dapat berjalan dengan efektif. Dengan begitu, antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa berjalan beriringan.
Sebagai contoh, saat melakukan kunjungan ke Sabang, Mardani Ali Sera menemukan adanya pembangunan pelabuhan oleh Pemerintah Pusat yang tidak didukung oleh pembangunan jalan menuju pelabuhan oleh Pemerintah Provinisi, yang menyebabkan pelabuhan menjadi terbengkalai. Tentu, ini menjadi sangat disayangkan, karena uang-uang negara menjadi terbuang akibat ketidaklarasan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi.
Baca Juga: Keukeuh Ingin Jabatan Gubernur Dihapus, Cak Imin: Anggaran untuk Pilkada Besar, Berantemnya Panjang
“Idenya saya sebut mengejutkan tetapi menarik untuk didiskusikan, karena fokusnya kalau buat saya gimana cara agar otonomi daerah ini bisa betul-betul efektif," katanya, Jumat, 3 Februari 2023.
"Karena sekarang ini antara pusat, provinsi, kabupaten, kota ada ketidaklarasan," ucap Mardani Ali Sera menambahkan.
Usulan Penghapusan Jabatan Gubernur
Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar memberikan usulan menghapus jabatan gubernur dalam pemerintahan republik Indonesia. Dia menjelaskan beberapa alasan mengapa jabatan gubernur lebih baik dihapuskan.
"Anggaran-anggaran gubernur ini besar, tapi fungsinya hanya menjadi perwakilan atau perpanjangan tangan pemerintah pusat. Terjadi penumpukan di situ," tuturnya saat menghadiri acara Mimbar Kebangsaan "Road Map dan konstruksi Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045" di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat Selasa, 31 Januari 2023.
Baca Juga: Gibran Nilai Jabatan Gubernur Krusial: Sulit Kalau Enggak Ada