PIKIRAN RAKYAT - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada Jumat 10 Maret 2023. Presiden KSPI Said Iqbal menuturkan, pihaknya melayangkan empat tuntutan berkaitan dengan sejumlah persoalan di Direktorat Jenderal Pajak yang mendapat perhatian publik.
Pertama, dia menuntut agar DJP membentuk tim pencari fakta untuk melakukan investigasi menyoal perpajakan di Indonesia. "(Kedua), copot Dirjen Pajak," kata Iqbal dalam keterangan yang diterima Pikiran-rakyat.com pada 10 Maret 2023.
Ketiga, pihaknya juga meminta agar dilakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak di Direktorat Pajak Kementerian Keuangan. "(Keempat) buat Undang-Undang tentang pembuktian terbalik harta pejabat," tuturnya.
Aksi ini diikuti sekira 100 orang, mulai dari KSPI hingga Partai Buruh.
Baca Juga: KKB Egianus Kogoya Singgung PBB dalam Syarat Pembebasan Kapten Philip Pilot Susi Air
Kemenkeu sedang disorot publik setelah sejumlah pejabatnya diperiksa harta kekayaannya. Salah satu yang diperiksa adalah mantan pejabat DJP Rafael Alun Trisambodo dan Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono.
Bahkan, baru-baru ini, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Kemanan Mahfud MD menyebut ada transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kemenkeu.
Mahfud MD menuturkan, jumlah transaksi mencurigakan itu merupakan akumulasi sejak tahun 2009 hingga 2023 yang melibatkan 460 orang.
Baca Juga: KKB Rilis Tuntutan dan Kondisi Pilot Susi Air yang Telah Disandera Sejak 7 Februari
"Ada 160 laporan lebih sejak itu, tidak ada kemajuan informasi, sesudah diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu sehingga akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar Rp300 triliun," ujarnya pada Rabu, 8 Maret 2023.