PIKIRAN RAKYAT – Menjelang kontestasi Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Barat melakukan pemantauan media sosial Aparatur Negara (ASN) untuk mencegah kampanye politik. Pasalnya, ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.
“Kita pantau di media sosial karena perilaku ASN bukan hanya yang kasat mata saja tetapi juga di dunia maya,” kata Ketua Bawaslu Jakarta Barat, Oding Junaedi seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari Antara.
Dijelaskan Oding Junaedi, pemantauan aktivitas ASN di media sosial dilakukan sebagai upaya memastikan netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Pemantuan media sosial dilakukan oleh tim siber khusus Bawaslu dari tingkat kota hingga provinsi.
Jika kedapatan ASN melakukan aktivitas politik berupa kampanye atau pergerakan terkait Pemilu 2024, maka pihak Bawaslu akan memberikan teguran keras kendati Oding tidak memberikan penjelasan rinci soal teguran keras tersebut. Menurutnya, pemantauan aktivitas media sosial ASN diharapkan dapat memperkuat netralitas seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Baca Juga: Setahun Invasi, Rusia Klaim Ekspor Pertaniannya Terhalang Sanksi Barat
Selama pemantauan hingga hari ini, Oding Junaedi mengaku belum mendapati laporan adanya aktivitas ASN yang mendukung atau menjadi lawan untuk calon tertentu melalui media sosial.
Larangan Pamer Kemewahan bagi ASN Buntut kasus Mantan Pejabat Ditjen Pajak
Sebelumnya, ASN juga mendapat imbauan dari instansi masing-masing tempat bekerja untuk tidak memarkan kemewahan di media sosial. Imbauan tersebut keluar menyusul kasus yang melibatkan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo.
Rafael Alun Trisambodo diberhentikan secara tidak hormat usai kasus putranya yang sering memamerkan kemewahan di media sosial mengungkap jumlah harta tidak wajar mantan pejabat Ditjen Pajak Tersebut.
Baca Juga: Bupati Sleman Imbau Warga Tak Panik dengan Aktivitas Vulkanis Gunung Merapi