PIKIRAN RAKYAT – Sebut ancaman kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua bukan teror biasa, Direktur Eksekutif Institute For Peace and Security Studies (IPSS) Sri Yunanto meminta pemerintah tempuh pendekatan kontra-terorisme yang selaras dengan penegakan hukum.
Sebagai informasi, kontraterorisme atau anti-terorisme merupakan upaya memerangi atau mencegah terorisme dengan menggabungkan praktik, taktik, teknik, dan strategi militer oleh pemerintah, militer, penegak hukum, bisnis, dan badan intelijen.
“Penanganan aksi teror (perlu) menggunakan pendekatan kontra-terorisme karena (di dalamnya) terdapat unsur prevention, mitigation, and operation. Jadi pendekatan yang dilakukan tentu harus sejalan dengan penegakan hukum," ujar Yunanto di Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023
Menurutnya, berkaca dari teror terakhir KKB Papua, yaitu penyanderaan pilot Susi Air di Kabupaten Nduga, Yunanto menilai ada timpang kuasa antara KKB dan pemerintah. Polanya asimetris sebab kelompok teror memposisikan diri sebagai pihak yang lebih lemah dari negara.
Baca Juga: Sesuai Inpres Presiden Jokowi, Ditjen HAM Akan Verifikasi Dokumen Kewarganegaraan Eksil
Hal itu, kata dia bisa dilihat dari bentuk teror KKB Papua, seperti sabotase, pengeboman, penyanderaan, hingga penculikan. Artinya, KKB menjadikan rakyat sipil atau Warga Negara Asing (WNA) sebagai imbalan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Pasalnya, mereka memahami bahwa keselamatan sandera pasti menjadi prioritas negara, sehingga relasi kuasa tidak ada gunanya. Penanganan sandera, kata Yunanto tidak tunggal dan beresiko jika dibahas dengan terbuka.
Baginya, ada dua prioritas yang hendak dibidik negara, yakni keselamatan sandera dan peradilan hukum bagi para pelaku.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Masih Mendapat Penolakan Usai Disahkan, Mahfud MD Angkat Bicara