PIKIRAN RAKYAT - Menko Polhukam, Mahfud MD menolak usulan penundaan Pemilu 2024. Dalam penolakannya, apabila ditunda, ia berujar jika pesta demokrasi tersebut bisa tidak terlaksana.
Usulan penundaan Pemilu 2024 disampaikan oleh ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Rahmat Bagja. Ia memiliki kekhawatiran terkait keamanan dalam pelaksanaan tersebut.
Pemilu 2024 akan dilaksanakan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Pelantikan tersebut diagendakan pada Oktober 2024, kemudian sebulan setelahnya pelaksanaan Pilkada.
"Tidak relevan. Kalau ada kesulitan lalu Pilkada atau Pemilu mau ditunda ya tidak akan pernah ada Pemilu. Adanya penyelenggara Pemilu termasuk Baswalu tujuannya adalah agar tidak ada penundaan Pemilu," kata Mahfud MD.
Baca Juga: KPU Indramayu: 815 Orang di Al Zaytun Masuk Daftar Pemilih untuk Pemilu 2024
Disebutkan Mahfud MD, penyelenggara Pemilu merupakan lembaga resmi. Dalam melaksanakan tugasnya, organisasi tersebut seharusnya mampu melakukan antisipasi mengenai ancaman yang mungkin terjadi.
"Penyelenggara Pemilu yang merupakan lembaga resmi seharusnya mampu melakukan upaya antisipasi, sehingga Pemilu bisa tetap digelar karena agenda konstitusi tidak boleh mundur," ujar Mahfud MD.
Berkaitan dengan rencana tersebut, Mahfud MD meyakini jika pelaksanaan Pemilu 2024 relatif lebih damai dibandingkan 209. Penilaian tersebut ia berikan dengan melihat situasi yang ada.
"Alhamdulillah kita tenang, tidak ada kekerasan fisik, tidak ada kekerasan politik. Kalau dulu tahun 2019, tiga tahun sebelumnya sudah berkembang kekerasan-kekerasan politik dan fisik," ucap Mahfud MD.