/photo/2023/07/11/2794864195.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan penetapan tersangka Kepala Basarnas (Kabasarnas) Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi, dalam dugaan penerimaan suap proyek pengadaan barang dan jasa dalam rentang tahun 2021-2023.
Jokowi menegaskan bahwa pemerintah hingga saat ini terus berupaya membenahi perbaikan dalam sistem pengadaan barang dan jasa di kementerian dan lembaga. Hal ini demi mencegah terjadinya penyelewengan oleh penyelenggara negara.
Jokowi melanjutkan, e-Katalog merupakan salah satu upaya yang dimaksud. E-Katalog menjadi wadah bagi para pelaku usaha dalam menjajakan produknya.
"Perbaikan-perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus. Perbaikan sistem, seperti misalnya e-Katalog, sekarang yang masuk mungkin sudah 4 juta produk. Artinya itu perbaikan sistem," ucap Jokowi, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Kamis, 27 Juli 2023.
Baca Juga: Eks Penyerang PSM Makassar Ungkap Karakter Bojan Hodak Pelatih Baru Persib Bandung
Terkait bergulirnya penindakan terhadap Kabasarnas, Jokowi hanya mengatakan dirinya menghormati semua proses hukumnya.
"Kalau memang ada yang melompati sistem dan mengambil sesuatu dari situ (proyek), ya kalau terkena OTT, ya hormati proses hukum yang ada," kata Jokowi.
Kasus Suap Penyediaan Barjas yang Menjerat Kabasarnas
Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya (Marsdya) Henri Alfiandi (HA) diduga menerima suap senilai Rp88,3 miliar dalam proyek pengadaan barang di Basarnas sejak 2021 hingga 2023.
Baca Juga: 50 Tahun Hubungan Indonesia dan Korea: Kian Mesra demi Kemakmuran Bersama