PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengusut kasus pencurian uang rakyat atau dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Dugaan suap tersebut terkait pembangunan jalur kereta api di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa-Sumatra tahun anggaran 2018-2022.
Demi merampungkan proses penyidikan kasus tersebut, tim penyidik KPK memeriksa Anggota DPR RI, Sudewo pada Kamis, 3 Agustus 2023.
Anggota Komisi V DPR dari fraksi Partai Gerindra tersebut dimintai keterangannya sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah, (BTP Jabagteng) Putu Sumarjaya dan kawan-kawan.
Baca Juga: Jokowi Soal Sodetan Ciliwung yang Dicap Mangkrak Era Anies Baswedan: Pemprov DKI Tak Bebaskan Lahan
“Pemeriksaan dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Gedung Merah Putih, Jl. Kuningan Persada Kav-4, Setiabudi, Jakarta Selatan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima Pikiran-Rakyat.com pada Kamis, 3 Agustus 2023.
Selain Sudewo, tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua saksi lainnya, yakni wiraswasta bernama Widodo dan pengurus rumah tangga, Atik Kusdarwati.
Akan tetapi, Ali belum menyampaikan soal materi pemeriksaan yang ditanyakan kepada tiga saksi. Namun, diduga mereka mengetahui soal duduk perkara rasuah yang tengah ditangani KPK tersebut.
Dalam proses penyidikan kasus ini, tim penyidik KPK telah rampung memeriksa Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Sekjen Kemenhub Novie Riyanto, pada Rabu, 26 Juli 2023.