PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mendesak klaster Pendidikan dicabut seluruhnya dari substansi Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta Kerja).
Semua substansi terkait pendidikan, termasuk yang merubah UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, UU Guru dan Dosen, dan UU Pendidikan Kedokteran harus dicabut, karena sudah melenceng dari hakikat pendidikan.
"Kami menduga adanya unsur pemaksaan Pendidikan menjadi lebih liberal di dalam RUU Cipta Kerja dengan merubah pasal-pasal di dalam UU yang mengurusi Pendidikan tersebut," kata Fikri kepada media, Kamis 3 September 2020.
Baca Juga: Link Live Streaming Mola TV Jerman vs Spanyol : Leroy Sane Beri Pengakuan Mengejutkan Jelang Laga
Pendidikan adalah hak dasar yang dijamin konstitusi kita sehingga masa depan bangsa ini jangan dipertaruhkan hanya segelintir pasal dalam RUU Cipta Kerja.
"Kami tegas menolak segala bentuk justifikasi atas liberalisasi pendidikan, apalagi dikuatkan dengan perundangan seperti di dalam RUU Cipta Kerja," ujarnya.
Bahkan Preambui konstitusi UUD 1945 kita langsung menyebut soal kewajiban pemerintah yang slah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Yaitu dengan menyelenggarakan sistem Pendidikan nasional, bukan melepasnya secara komersil,” kata dia.
Baca Juga: Status Lahan Perkebunan Teh Marga Windu Masih Belum Jelas, Perhutani Sumedang Angkat Bicara