PIKIRAN RAKYAT - Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan hasil pemetaan komisaris dan dewan pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki lebih dari satu tugas atau rangkap jabatan.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan merujuk data di laman Kementerian BUMN yang diakses 5 September 2023, terdapat 12 sektor BUMN dengan jumlah 41 perusahaan. 34 perusahaan di antaranya berbentuk perseroan, sedangkan 7 sisanya adalah badan hukum perusahaan umum.
“Untuk perseroan sendiri, jumlah komisarisnya 228 orang, lalu perum diawasi oleh dewan pengawas sebanyak 35 orang. Sehingga total pemetaan yang ICW lakukan sebanyak 263 komisaris dan dewan pengawas BUMN,” kata Kurnia dalam keterangannya, Selasa, 17 Oktober 2023.
Lebih lanjut Kurnia menyebutkan dari total 263 komisaris dan dewan pengawas BUMN, terdapat 142 orang yang memiliki rangkap jabatan atau secara persentase sebesar 53,9 persen.
“Untuk jabatan komisaris BUMN, sebanyak 53 persen disinyalir melakukan rangkap jabatan. Sedangkan dewan pengawas lebih banyak lagi, yakni 60 persen,” ucap Kurnia.
Kurnia menjelaskan, rangkap jabatan yang dimaknai oleh ICW terdiri dari tiga bagian. Pertama, komisaris/dewan pengawas BUMN merangkap di kementerian atau institusi negara. Kedua, komisaris/dewan pengawas BUMN merangkap di perusahaan swasta. Terakhir, komisaris/dewan pengawas BUMN merangkap di kementerian atau institusi negara dan di perusahaan swasta.
Berdasarkan jenis rangkap jabatan, diungkapkan Kurnia, ICW menemukan 117 komisaris dan dewan pengawas yang berasal dari kementerian atau institusi negara. Lalu, instrumen pengawas yang rangkap di perusahaan swasta sebanyak 20 orang.
“Sedangkan yang merangkap di kementerian atau institusi negara dan perusahaan swasta sejumlah 5 orang,” ucap Kurnia.