PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah partai politik serius menyiapkan saksi untuk mengawal suara pemilih di Pemilu 2024. Saksi memiliki peran penting dalam pemilihan, salah satunya melindungi kepentingan partai dari kecurangan.
Biasanya, partai politik membuka rekrutmen untuk saksi partai politik yang akan ditempatkan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Mereka biasanya adalah warga negara yang mau berkontribusi dalam pemilu.
Adapun honor jadi saksi di TPS dapat bervariasi tergantung pada aturan dan peraturan yang berlaku di negara atau wilayah tertentu, serta pada pemilihan yang sedang berlangsung. Besarnya bayaran yang diberikan kepada saksi dapat ditentukan oleh partai politik yang mereka wakili.
Dalam beberapa pemilihan, saksi partai politik mungkin menerima honor jadi saksi di TPS dalam bentuk uang atau kompensasi finansial lainnya sebagai pengakuan atas peran mereka dalam memantau proses pemilihan. Besarnya honorarium ini bisa sangat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti kompleksitas pemilihan, tingkat tanggung jawab saksi, dan lokasi geografis.
Baca Juga: Perbedaan Meritokrasi, Aristokrasi, dan Dinasti Politik, Lengkap dengan Contohnya
Jika mengacu pada Pemilu 2019, honor jadi saksi di TPS bervariasi antara Rp100.000 sampai Rp250.000 per orang, kemudian konsumsi Rp50.000 dan atribut Rp25.000 hingga Rp200.000. Maka untuk setiap TPS dibutuhkan Rp175.000-Rp250.000 untuk membayar saksi partai politik.
Para saksi akan bekerja mulai pagi sampai kegiatan di TPS berakhir dan kotak suara dikirim ke kantor kecamatan. Nantinya, para saksi bertugas untuk mengawal TPS ke kecamatan hingga KPU.
Setiap TPS akan ditempatkan dua saksi partai politik. Satu saksi bertugas mengawasi penghitungan suara pilpres dan satu saksi lagi mengawasi perolehan suara parpol beserta calegnya.
Namun, aturan, praktik, dan honor jadi saksi di TPS dapat berbeda-beda di masing-masing partai politik. Sehingga, penting untuk memeriksa aturan dan ketentuan lokal yang berlaku.