PIKIRAN RAKYAT - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman merupakan hakim yang turut menangani perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 soal syarat usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Saat itu, MK memutuskan bahwa batas usia capres dan cawapres adalah 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah.
Putusan tersebut pun ramai diperbincangkan dan dianggap kontroversial. Putusan itu juga diduga dilakukan untuk memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai bakal cawapres. Menanggapi hal tersebut, MK kemudian membuat Majelis Kehormatan atau MKMK.
Anwar Usman pun merasa difitnah terkait penanganan perkara tersebut. Menurutnya, apa yang dilayangkan kepada dirinya selama ini tidak berdasar hukum.
"Fitnah yang dialamatkan kepada saya terkait dengan penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah fitnah yang amat keji," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Rabu, 8 November 2023.
Ia mengaku tak akan rela mengorbankan diri, dan kehormatannya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu.
"Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula perkara PUU (pengujian undang-undang) hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret," ujarnya.
Menurut penjelasannya, pengambilan keputusan terhadap perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu dilakukan secara kolektif kolegial oleh sembilan hakim konstitusi.
"Bukan oleh seorang ketua semata. Demikian pula dalam alam demokrasi seperti saat ini, rakyatlah yang akan menentukan, siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak sebagai presiden dan wakil presiden," ucapnya.
Baca Juga: Update Gaza Palestina: 15 Orang Tewas Setiap Jam, 6 di Antaranya Anak-anak