/photo/2022/10/27/238201764.jpeg)
PIKIRAN RAKYAT - Pengamat politik Hurriyah berujar, caleg yang memiliki keterbatasan finansial relatif berat untuk menembus parlemen. Pasalnya, ada tiga modal utama yang mesti dimiliki caleg untuk bisa terpilih, yakni finansial, politik, dan sosial.
Akademisi Universitas Indonesia itu menerangkan, modal finansial berfungsi penting untuk membiayai kerja-kerja kampanye yang semakin hari semakin mahal, mulai dari alat peraga kampanye (APK), upah tim sukses dan sosialisasi, hingga digunakan oleh sekelompok caleg untuk politik uang.
Selanjutnya, modal politik untuk menempatkan caleg ada di nomor urut strategis. Dalam kajian Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) tentang Pemilu 2014 dan 2019, nomor urut menjadi salah satu faktor penting yang menentukan preferensi para pemilih dalam mencoblos.
"Lebih dari 60 persen pemilih cenderung memilih nomor urut tiga besar karena menganggap mereka adalah orang-orang penting dan kompeten," kata Direktur Puskapol UI itu belum lama ini.
Sementara modal sosial, kata dia, seperti popularitas atau ketokohan dari calon yang dikenal luas masyarakat. "Makanya ada parpol yang cenderung memilih caleg dari latar belakang selebritas karena mereka dianggap punya modal sosial yang besar, mereka popular."
Kala salah satu modal itu lemah, kata dia, maka akan menurunkan kesempatan mendapatkan kemenangan.
Mahalnya biaya politik
Dalam riset Prajna Research Indonesia pada pemilu-pemilu sebelumnya, biaya minimal yang mesti disiapkan seorang caleg adalah Rp1-2 miliar untuk caleg di tingkat DPR pusat, DPRD Provinsi Rp500 juta-Rp1 miliar, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp250 juta-Rp300 juta. Lalu mengapa biaya politik mahal?
Hurriyah berujar, mahalnya biaya politik yang ditanggung para peserta pemilu disebabkan model pencalonan dan kampanye yang kandidat sentris. Artinya, partai politik cuma berperan sebagai penjual tiket pencalonan, sedangkan beban kampanye, logistik sampai tim sukses dilimpahkan seluruhnya kepada masing-masing kandidat.