kievskiy.org

KPK Tahan Politikus PKB Reyna Usman, Timnas AMIN Minta Hukum Tidak Dijadikan Alat Pukul Lawan Politik

Politikus PKB yang juga mantan direktur jenderal pembinaan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi Kemenaker, Reyna Usman.
Politikus PKB yang juga mantan direktur jenderal pembinaan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi Kemenaker, Reyna Usman. /Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin

PIKIRAN RAKYAT - Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Iwan Tarigan merespons penetapan tersangka sekaligus penahanan terhadap politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Reyna Usman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Iwan menyampaikan pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Namun, kata dia, Timnas AMIN meminta agar KPK menegakkan hukum secara adil dan tidak tebang pilih.

“Kami menghormati proses hukum tapi kami ingatkan agar hukum digunakan secara adil dan tidak tebang pilih,” kata Iwan kepada wartawan, Jumat, 26 Januari 2024.

Timnas AMIN, lanjut Iwan, juga mengingatkan agar pihak-pihak lain tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk memukul lawan politik.

“Dan (hukum) tidak digunakan sebagai alat kekuasaan untuk memukul lawan politik,” ujar Iwan.

KPK Bantah Penahanan Reyna Usman Terkait Politik

KPK menahan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemenakertrans tahun 2012.

Reyna Usman ditahan dalam kapasitasnya sebagai mantan direktur jenderal pembinaan penempatan tenaga kerja dan transmigrasi Kemenaker. Selain Reyna, KPK juga menahan pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan sistem proteksi TKI tahun 2012, I Nyoman Darmanta.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan penahanan Reyna Usman dan pengusutan kasus dugaan korupsi di Kemenakertrans tidak terkait politik. Diketahui, ketika peristiwa korupsi terjadi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).

“Bahwa penanganan kasus ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kontestasi pada saat pencalonan atau terkait dengan tahun politik,” kata Alexander Marwata dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kamis, 25 Januari 2024.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat