PIKIRAN RAKYAT - Hilirisasi Nikel menjadi topik yang gencar disorot usai debat cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, hingga masyarakat adat dan desa, pada Minggu malam 21 Januari 2024 di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta.
Saling serang soal hilirisasi nikel antara Menteri Investasi Lahadia dan Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong jadi salah satu sorotan yang menyita perhatian publik. Dalam konverensi pers Realisasi Investasi di Kantor BKPM Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024, Bahlil menyoroti dua agenda yang muncul usai debat cawapres.
Agenda pertama yakni meyakinkan masyarakat bahwa hilirisasi nikel merupakan jalan terbaik mewujudkan Indonesia emas 2024, agenda kedua mempertanyakan kinerja Thomas Lembong yang berulang disebut cawapres Gibran Rakabuming Raka dalam debat.
Dalam konferensi pers tersebut, Bahlil menghabiskan 30 menit untuk membahas dua hal yang menjadi agenda usai debat cawapres. Baru kemudian dia memulai paparan kinerja investasi tahun lalu yang berlangsung 15 menit.
Hilirisasi Nikel Diributkan Elite, Dikeluhkan Masyarakat Sekitar
Menurut Bahlil, kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut telah berhasil menarik investasi, terutama dari China, untuk mendorong pengembangan industri pengolahan nikel di Indonesia.
Bhima Yudhistira, ekonom dan direktur eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), mencatat bahwa aliran investasi utamanya berasal dari China, baik secara langsung maupun melalui perusahaan cangkang di Hong Kong dan Singapura. Singapura, sebagai hub keuangan, menjadi tempat tujuan investasi utama, dengan investasi mencapai US$12,1 miliar pada tahun 2023.
Investasi dari China dan Hong Kong menunjukkan peningkatan signifikan selama 10 tahun terakhir, sejalan dengan program hilirisasi yang dicanangkan. Pada 2014, kontribusi kedua negara tersebut hanya sebesar 5,1% dari total investasi asing di Indonesia, namun meningkat hingga mencapai puncaknya pada 2022 dengan 30,1%, sebelum turun tipis ke 28,6% pada tahun lalu.
Namun, keberhasilan investasi ini juga diiringi dengan sejumlah masalah serius. Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Melky Nahar menyatakan bahwa pemerintah, khususnya di era kedua Jokowi, memberikan kemudahan bagi investasi China tanpa memedulikan masalah lingkungan, sengketa lahan, dan isu kesehatan.
"Demam nikel membuat pemerintah kehilangan akal sehat," ujar Nahar. Kemudahan yang diberikan untuk investasi China, terutama di sektor nikel, disebutnya telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan akibat pembongkaran nikel dan pengolahan di kawasan industri.
Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) mencatat sejumlah sengketa lahan di wilayah produksi dan pengolahan nikel, termasuk di Morowali dan Halmahera Tengah. Di Desa Bahomakmur di Morowali, warga setempat berkonflik dengan kontraktor tambang PT Bintangdelapan Mineral, mengklaim perusahaan menyita lahan mereka.