PIKIRAN RAKYAT - Film dokumenter Dirty Vote menjadi bahan perbincangan. Pro-kontra mewarnai tayangnya film besutan sutradara Dandhy Dwi Laksono itu.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencurigai Dirty Vote bertujuan menurunkan muruah Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran saat jumpa pers di Jakarta, selang beberapa jam setelah film dokumenter itu tayang.
"Sebagian besar yang disampaikan film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah," kata dia, "saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi, keinginan untuk mendegradasi pemilu ini dengan narasi yang sangat tidak berdasar."
Dia menyebut, narasi-narasi yang disampaikan tiga pakar hukum tata negara dalam Dirty Vote, yakni Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, berseberangan dengan pendirian rakyat. "Jadi, tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif, tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu, berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat."
Lalu, berapa lama sebetulnya Dhandy Laksono dan tim membuat film dokumenter berdurasi sekira 2 jam itu? Dari mana sumber dananya?
Sumber dana Dirty Vote
Dirty Vote dibuat oleh Watchdoc sekira dua pekan melalui pelbagai proses, yakni mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Pembuatan film dokumenter itu melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch (ICW), JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
Ketua Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia—lembaga yang mendukung pembuatan Dirty Vote—Joni Aswira mengungkapkan, film dokumenter itu dibiayai 'patungan' Watchdoc dan lembaga masyarakat sipil.
Sutradara Dirty Vote Dandhy Laksono mengatakan, film dokumentasi garapannya itu merupakan bentuk edukasi untuk masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.