kievskiy.org

Para Ketum Partai yang Ajukan Hak Angket Disarankan Menghadap Megawati Lebih Dulu, Kenapa?

Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pidato politiknya di peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pidato politiknya di peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (10/1/2024). /Antara Foto/M RISYAL HIDAYAT ANTARA FOTO

PIKIRAN RAKYAT - Para ketua partai yang ingin mengeluarkan hak angket seperti PKB, PKS dan Partai Nasdem termasuk PPP, Perindo dan lainnya harus menghadap Megawati Soekarno Putri untuk memuluskan hak angket.

Hal tersebut diungkapkan pengamat politik yang juga Direktur Lembaga Lentera Nusantara Raya Nana Rukmana saat diwawancarai pada Minggu 25 Februari 2024.

Menurut Nana ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengapa harus menghadap Megawati. Pertama adalah karena suara PDI Perjuangan sangat tinggi dibanding partai yang dimungkinkan mendukung hak angket ini.

"Yang kedua adalah karena Hj Megawati Soekarno Putri merupakan ketua umum partai terlama dibanding lainnya. Ketiga adalah karena beliau adalah seorang perempuan dan keempat secara kosmologi beliau adalah seorang ibu. Pada terminologi Islam, Ibu disebut tiga kali dibandingkan Ayah," katanya.

Baca Juga: Mayoritas Warga Tak Setuju dengan Pendapat Banyak Kecurangan di Pemilu 2024

Nana juga mengungkapkan dengan bergabungnya PKS, dan PDIP ini sebenarnya punya nilai tambah tersendiri. Dua partai yang biasanya berseberangan bisa bergabung merupakan sebuah anugerah untuk memajukan Indonesia ke depan.

"Meski saat ini pemerintah pun berusaha untuk melobi Nasdem dan PKB untuk tidak mendukung hak angket, namun dengan peran Ibu Megawati maka hal itu bisa dicegah. Terlebih bagi umat Islam mayoritas dari NU dan Muhammadiyyah, Ibu Megawati juga kini tidak bisa dipandang sebelah mata," katanya.

Seperti diketahui Megawati baru-baru ini menjadi juri dalam Zayed Award for Human Fraternity (ZAHF) 2024. Penghargaan ini diketahui bergerak dalam bidang kemanusiaan dan hanya setingkat dibawah nobel. 

"Ibu Megawati pun membantu memenangkan penghargaan bagi NU dan Muhammadiyyah dalam ajang kemanusiaan bergengsi ini," katanya.

Di sisi lain hak angket menjadi penting apabila pendekatan hukum sudah mandek. Apalagi kata Nana jika melawan pemerintah, pemerintah tentunya adalah pemilik hukum itu sendiri. 

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat