/photo/2024/02/14/329807348.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Penggunaan hak angket secara konseptual keliru apabila ditujukan kepada pemerintah yang berkuasa. Hak angket seharusnya ditujukan kepada penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu.
Hal ini diungkapkan oleh Vice Director Centre for Political Analysis Strategic Indonesia Farid Farhan Al Athas saat diwawancarai pada Minggu 25 Februari 2024.
Menurut Farid dipastikan hak angket ini pun tidak akan berjalan mulus. Apalagi hak angket bisa digunakan pemerintah untuk sebelumnya melakukan 'barganing position' di kabinet.
"Terlebih beberapa partai yang diwacanakan akan ikut hak angket sudah berkomunikasi dengan pemerintah," katanya.
Baca Juga: Doa Ziarah Kubur sebelum Ramadhan, Lengkap dengan Artinya
Farid juga menyatakan apabila hak angket ini digulirkan akan merusak citra publik di masyarakat. Hal ini pun diperkuat dengan kemenangan 50% plus 1 dari salah satu paslon yang menang.
"Pemilu ini merupakan kalender konstitusional kedaulatan rakyat. Jika diadakan hak angket maka presiden yang terpilih saat ini dianggap tidak konstitusional. Ini berarti pula partai-partai pendukungnya juga dianggap tidak layak," katanya.
Di sisi lain kata Farid partai-partai yang mengajukan hak angket pun nantinya citranya akan runtuh
"Padahal citra publik masih dibutuhkan untuk perkembangan partai di masa mendatang," katanya.
Baca Juga: Ironi di Bandung Barat: Sekolah Rusak Tak Tersentuh Perbaikan, Alun-Alun Justru Dibangun Megah