/photo/2024/03/11/1545103581.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ahmad Doli Kurnia Tandjung menepis keberadaan Pasal 55 Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) tentang posisi wakil presiden (Wapres) Dewan Kawasan untuk mengkoordinasi tata ruang dan pembangunan kawasan aglomerasi sudah direncanakan sejak lama.
Hal ini menjawab isu bahwa beleid itu untuk memberikan kewenangan lebih kepada Gibran Rakabuming Raka nantinya.
"Konsepnya sudah didiskusikan setahun yang lalu, tidak ada urusannya dengan waktu itu enggak tahu kita calon presidennya siapa dan calon wakil presidennya siapa, jadi tolong ini diluruskan, konsep ini konsep lama," kata Doli saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nely, Jakarta Barat, Minggu 10 Maret 2024.
Doli mengatakan aturan tersebut menggunakan instrumen seperti enam provinsi baru hasil pemekaran di Papua.
Baca Juga: Presiden China Minta Jokowi Bayar Utang dan Kalimantan Dijadikan Jaminan, Benarkah?
Wapres Ma'ruf Amin ditunjuk Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut Badan Pengarah Papua (BPP) untuk menangani provinsi yang belum ada kepala daerahnya tersebut.
"Kan sekarang Pak Ma'ruf Amin itu ketua dewan pengarah soal Papua itu, ya sama aja," ucapnya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan untuk menangani provinsi dengan berbagai permasalahannya memerlukan lintas menteri koordinator (menko). Doli mengatakan hanya wapres atau presiden yang punya kapasitas mengarahkan.
"Tidak cukup satu menko menangani masalah seperti aglomerasi sekitar Jakarta, makanya pilihannya presiden atau wakil presiden. Nah karena ini sifatnya koordinatif cuma beberapa daerah, presiden kan koordinasinya seluruh Indonesia, makanya diangkat oleh wakil presiden," tuturnya.***