PIKIRAN RAKYAT - Pengamat pajak sekaligus manajer riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar mengatakan bahwa reaksi negatif dari masyarakat muncul karena pemerintah tidak mengomunikasikan dengan baik penerapan skema tarif efektif rata-rata (TER).
Dia pun mempertanyakan, jika ujung-ujungnya beban pajak seseorang dalam setahun akan tetap sama, mengapa skemanya mesti diubah?
Pemerintah, terutama pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, berulang kali mengatakan bahwa skema TER bertujuan mempermudah penghitungan PPh pasal 21. Aturan itu diadopsi dari best practice yang telah dijalankan secara global.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dwi Astuti menuturkan bahwa skema TER memudahkan perusahaan menghitung dan memotong pajak penghasilan karyawan.
Selain itu, karyawan juga bisa lebih mudah menghitung jumlah kredit pajaknya di akhir tahun dan melakukan koreksi bila ada kesalahan perhitungan.
"Kemudahan penghitungan pajak terutang melalui penerapan tarif efektif diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT masa PPh pasal 21 oleh pemberi kerja," tutur Dwi Astuti.
Sebagai catatan, hanya ada 11,6 juta wajib pajak orang pribadi yang melaporkan perhitungan dan pembayaran pajaknya untuk tahun 2022, merujuk data pemerintah per Maret 2023. Padahal pada tahun yang sama, ada 135,3 juta penduduk Indonesia yang bekerja, menurut data Badan Pusat Statistik per Agustus 2022.
Berarti, hanya 8,6 persen dari seluruh orang Indonesia yang bekerja yang melaporkan pajaknya pada saat itu. Namun, Fajry Akbar dari CITA mempertanyakan, kemudahan apa sebenarnya yang disebut pemerintah muncul dari penerapan skema TER.
"Para praktisi (seperti konsultan pajak) sebenarnya komplain juga, bahwa 'simplifikasi' ini enggak betul-betul membantu mereka, enggak benar-benar memudahkan mereka," katanya.