PIKIRAN RAKYAT - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Pemerintah semakin menyakiti hati publik dengan mengesahkan Rancangan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Senin, 5 Oktober 2020.
RUU Cipta Kerja sah, cepat tiga hari dari jadwal yang ditentukan sebelumnya. Rapat diwarnai aksi walk out Fraksi Demokrat.
Seperti diketahui, Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 - 2021, sebelumnya dijawalkan akan digelar pada Kamis, 8 Oktober 2020.
Baca Juga: Dukung Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Pertamina Perkuat Kemitraan UMKM di Bidang Pertanian
Namun, DPR ternyata menggelarnya lebih cepat yakni pada Senin, 5 Oktober 2020.
Dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin, Rapat Paripurna yang disiarkan secara langsung di sejumlah platform media sosial mulai dari Facebook, Youtube, Twitter, Periscope, serta Streaming TVR Parlemen ini banyak ditonton oleh warganet.
Namun, komentar-komentar yang disampaikan memperlihatkan kekecewaan dan penolakan publik pada RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Baca Juga: Akan Satu Tim dengan Vinales di MotoGP 2021, Fabio Quartararo Singgung Persaingan Gelar Musim Ini
Di platform Youtube misalnya, sampai pukul 16:21 WIB, siaran Rapat Paripurna ini ditonton oleh 2,1K penonton. Kolom live chat yang ada di platform tersebut pun dipenuhi oleh komentar yang berisi penolakan seperti tagar #TolakOmnibusLaw, #MosiTidakPercaya, #JegalSampaiGagal, atau komentar lain seperti "Sudah Krisis", "Ini rakyat masih didenger enggak sih", "rakyat mana yang kau perjuangkan, DPR?", hingga ajakan untuk aksi dan memboikot penyelenggaraan Pilkada jika DPR dan Pemerintah tetap ngotot mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan mengabaikan aspirasi publik.
Adapun rapat yang digelar sejak pukul 15;30 WIB ini dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dan lain-lain.