/photo/2019/12/16/3872163199.jpg)
JAKARTA, (PR).- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendorong pemerintah segera merealisasikan pengelolaan guru secara terpusat. Dengan demikian, mutu dan kesejahteraan guru akan merata.
Ketua Pengurus Besar PGRI Dudung Nurullah Koswara menegaskan, desentralisasi pengelolaan guru seperti yang terjadi saat ini kerap menimbulkan masalah.
Di antaranya, guru kerap dijadikan alat politis oleh pejabat daerah dan tidak lepas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Baca Juga: Nadiem Makarim Pastikan Rp 307 Triliun Dana Pendidikan Mengalir ke Daerah
Dudung menilai, fungsi guru nyaris serupa dengan Polri dan TNI yang bertindakan sebagai alat keamanan dan pertahanan negara.
Guru sebagai alat pertahanan utama dalam upaya membangun sumber daya manusia.
Menurut dia, menarik guru menjadi aparatur sipil negara (ASN) pusat akan memberikan manfaat signifikan terhadap mutu pendidikan nasional.
Kendati demikian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara harus memiliki mekanisme yang efektif untuk merealisasikan wacana tersebut.
“Gagasan Jokowi saat hadir di Karawang tanggal 12 Desember bulan ini, beliau mengatakan kemungkinan guru ditarik jadi ASN pusat bukan daerah lagi. Ini keren menurut para guru. Guru di Kemenang itu dikelola terpusat, maka tunjangan profesinya cair tiap bulan,” kata Dudung kepada “PR” di Jakarta, Senin, 16 Desember 2019.