PIKIRAN RAKYAT – Tidak adanya kepala sekolah definitif di puluhan sekolah di Jawa Barat membuat para guru di sekolah bersangkutan resah.
Hal itu karena kepala sekolah berstatus pelaksana tugas tidak berwenang mengambil kebijakan strategis, seperti terkait keuangan.
Wakil Ketua Asosiasi Pengawas Sekolah Jawa Barat Juli Wahyu Pari Dunda menuturkan, pengawas selaku pembina sekolah sering ditanya oleh para guru, orang tua, serta komite sekolah tentang tidak adanya kepala sekolah definitif.
Baca Juga: Pelabuhan Ratu Akan Dirombak Habis-habisan, Ridwan Kamil: Insya Allah Jadi Kebanggaan Warga Sukabumi
Pengawas hanya bisa menjawab bahwa pengangkatan kepala sekolah merupakan wewenang Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat.
Berdasarkan catatan Juli, kekosongan kepala sekolah definitif tak hanya terjadi di Sekolah Menengah Atas, tetapi juga di beberapa Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Jawa Barat.
Jika digabung SMA, SMK, dan SLB, maka jumlah sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah definitif sekitar 100 sekolah.
Baca Juga: Jadi Korban Kecelakaan, Jangan Memberikan Deposit Awal, Hendri : Jasa Raharja Akan Menanggungnya
Jumlah itu belum termasuk jabatan kepala tata usaha di beberapa sekolah yang juga kosong.
Juli berharap Gubernur jawa Barat Ridwan Kamil dapat segera mengisi kekosongan kepala sekolah dan kepala tata usaha sekolah mengingat banyak guru yang memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) menunggu dilantik menjadi kepala sekolah.
Selain itu, sekolah akan melaksanakan agenda nasional, yaitu pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional sebentar lagi.
Baca Juga: Jalur Laut Paling Favorit bagi Penyelundup Narkoba, Paling Sering Lewat Pesisir Pantai
Kehadiran kepala sekolah definitif juga diperlukan agar kebijakan penting bisa diambil pihak sekolah.
"Bagaimana mau jadi Jabar juara kalau kepala sekolah kosong," ujar Juli kepada "PR", Rabu 12 Februari 2020.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengatakan, telah mendorong Dinas Pendidikan Jawa Barat agar segera mengusulkan pelantikan kepala sekolah definitif ke Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat. Informasi yang diterima Hadi, pengisian jabatan kepala sekolah drfinitif semula direncanakan pada Januari 2020.