/photo/2020/06/23/407701786.jpg)
PIKIRAN RAKYAT – Sejumlah orangtua melaporkan masalah-masalah yang terjadi saat pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 tahap I kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat.
Salah satunya, beberapa calon siswa dari jalur afirmasi tidak diterima oleh sekolah tujuan, padahal punya bukti sebagai masyarakat tidak mampu dan lokasi rumah dekat dengan sekolah tujuan.
Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Jawa Barat Illa Setiawan menilai, sistem PPDB 2020 yang diterapkan secara daring membuat proses penerimaan siswa baru tidak transparan.
Baca Juga: Mulai 1 Juli 2020, BPJS Kesehatan Luncurkan Program Turun Kelas dan Relaksasi Iuran
Calon siswa tidak bisa mengetahui alasan tidak diterima di sekolah tujuan saat pengumuman PPDB sehingga menjadi bingung, termasuk siswa dari jalur afirmasi.
"Sangat tidak transparan, mereka (calon siswa afirmasi) dikalahkan karena apa? Karena nilai, jarak atau apa?" kata Illa saat berdiskusi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Selasa 23 Juni 2020.
Padahal, beberapa calon siswa afirmasi yang tidak diterima memiliki bukti keikutsertaan program penanganan kemiskinan dari pemerintah. Dari segi jarak rumah ke sekolah juga dekat.
Baca Juga: Banyak Pilihan, Berikut Daftar Mobil SUV Bekas dengan Harga Dibawah Rp 100 Juta
Bagi beberapa siswa afirmasi, tidak diterimanya mereka di sekolah negeri terdekat dari rumah bakal memunculkan masalah baru.
Mereka terpaksa bersekolah di sekolah swasta yang jauh dari rumah sehingga biaya transportasi membengkak.
Meskipun biaya bulanan di sekolah swasta akan ditanggung pemerintah, orangtua tetap harus mengeluarkan uang untuk keperluan lain, seperti membeli formulir pendaftaran.
Baca Juga: Barcelona vs Athletic Bilbao: Head to head, Misi Balas Dendam Barca Plus Rebut Posisi Puncak
Itulah sebabnya calon siswa afirmasi sebaiknya diterima di sekolah negeri.
Salah satu orangtua siswa, Agus, mengalami persis kondisi yang diceritakan Illa. Anaknya tidak diterima di sebuah SMA Negeri lewat jalur afirmasi.
Padahal, dia masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial.