PIKIRAN RAKYAT - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 tingkat SMA/SMK di DKI Jakarta dinilai penuh masalah bahkan dianggap Anggota Komisi X DPR A.S. Sukawijaya sebagai kekacauan nasional karena hanya menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannnya di lapangan.
Berbagai cara dilakukan para orang tua murid dan atau wali murid demi anak-anak mereka bisa mendapatkan haknya mengenyam pendidikan di bangku sekolah negeri. Tak heran karena aspirasinya tak didengar mereka memilih menggelar aksi demonstrasi menuntut apa yang menjadi hak anak-anaknya untuk didengarkan pemerintah.
Walau masih dalam kondisi pandemi Covid-19, puluhan orang tua dan atau wali murid nekat menggelar beberapa kali aksi demonstrasi memperjuangkan hak pendidikan bagi anak-anak mereka. Sayangnya hingga saat ini belum ada solusi dan jawaban atas aspirasi mereka.
Baca Juga: Aturan Event Balap di Masa Covid-19 Diperketat, Hanya Bisa Digelar di Zona Hijau
Pada Selasa 30 Juni 2020, puluhan orang tua dan wali murid menggelar aksi demonstrasinya di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat pada pukul 10.00 WIB hingga hingga pukul 13.00.WIB.
Akan tetapi sayang, massa yang didominasi ibu-ibu dan sejumlah bapak ini tidak mendapatkan respon apapun. Tak satu pun perwakilan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menemui ibu-ibu wali murid itu dan bahkan perwakilannya pun dilarang untuk bertemu gubernur.
Baca Juga: Ungkap Hasil Studi CSIS, Ridwan Kamil: Jawa Barat Alhamdulillah Berada di Kuadran I
Menurut Rudi S, koordinator lapangan aksi tersebut, sudah keempat kalinya mereka melakukan aksi protes ditujukan ke Gubernur DKI, Wakil Gubernur, DPRD DKI hingga Komisi X DPR RI, namun apa yang menjadi aspirasi mereka tidak membuahkan hasil.
Rudi mengatakan tuntutan mereka hanya satu yakni batalkan PPDB DKI Jakarta, bukan direvisi atau diperpanjang.