PIKIRAN RAKYAT - Sudah enam hari sejak Pemerintah mengumumkan akan menangguhkan cicilan kredit usaha kecil, ojek online, dan nelayan, namun hingga kini belum ada realisasinya.
Untuk itu, Anggota DPR RI Komisi IV, Nevi Zuairina, merasa perlu untuk mengingatkan kepada pemerintah, agar realisasi ini dapat segera terlaksana.
Baca Juga: Pembagian Bantuan untuk 22.000 Keluarga Miskin di Bandung Terdampak Wabah Virus Corona Dimulai
"Mengingat kondisi saat ini, dampak pandemi wabah covid-19 ini sangat terasa bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Kita saat ini berpacu dengan waktu ya, agar secara bersamaan negara kita mampu membendung penyebaran wabah, sekaligus melakukan recovery dampak buruk akibat wabah," kata Nevi dalam pernyataannya, Minggu, 29 Maret 2020.
Dunia telah melihat tiap Negara, termasuk Indonesia tidak siap menghadapi wabah ini. "Tetapi demi untuk melindungi rakyat dalam segala hal, termasuk kelangsungan hidup dan perekonomian, negara juga harus lebih siap atau negara turut hadir," ujar Nevi.
Baca Juga: Tak Bisa Hadiri Pemakaman Suami, Mantan Pasien COVID-19 Menahan Tangis Saat Ditelepon Ganjar Pranowo
Menurut Legislator Sumatera Barat II, FPKS mendengar keluhan dari masyarakat yang masih ditagih untuk pembayaran cicilan.
"Bahkan hingga kemarin Jumat, 27 Maret, debt collector pihak leasing masih menagih, bahkan mengancam akan menarik motor pengemudi ojek online yang terlambat bayar cicilan. Saat ini bagi ojek online, motor digunakan sebagai alat untuk mencari nafkah," katanya.
Baca Juga: Angka Kematian COVID-19 di AS Terus Bertambah, Trump Perpanjang Social Distancing Hingga 30 April 20
Sebagaiman diketahui, hari Selasa 24 Maret, Presiden Jokowi sudah mengumumkan kebijakan relaksasi kredit, yaitu bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM), nelayan, sopir taksi dan ojek online, diberikan kelonggaran pembayaran angsuran dan bunga, selama 1 tahun ke depan. ***