PIKIRAN RAKYAT - Yeni Fitria, warga RT 2 RW 11 Kp. Cimenteng, Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, dengan kesadaran penuh secara sukarela mengembalikan paket bantuan sosial dari Gubernur Jabar. Dia merasa tidak berhak atas bantuan tersebut dan menyerahkannya ke pengurus RW setempat.
Demikian diungkapkannya, Rabu 21 April 2020. "Kemarin Minggu saya menerima paket bantuan dari Ridwan Kamil. Saya sadar tidak berhak dan mengembalikan paket ini ke Pak RW," ujarnya.
Ibu rumah tangga tersebut menyatakan, dirinya sudah tercantum sebagai penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Diwarnai Aksi Tuntutan Masyarakat
Dia mengetahui bahwa bantuan yang disalurkan pemerintah untuk warga terdampak ekonomi akibat corona virus disease (covid-19) tidak boleh dobel. "Saya kembalikan ke Pak RW dengan utuh tidak kurang satu apapun," katanya.
Hal serupa terjadi di RW 7 Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi. Warga setempat, Hermana mengatakan, terdapat 4 orang penerima PKH yang mendapat kiriman paket bantuan Pemprov. Jabar yang dikirim oleh ojeg online.
Warga tersebut menolak paket bantuan karena khawatir berimbas pada kepesertaan PKH. "Tapi mereka tolak karena takut PKH-nya hangus. Sekarang barangnya di ketua PKH wilayah," ucapnya.
Baca Juga: Dadang Naser : Saat Corona, Cari Inovasi Metode Mengajar yang Efektif
Bantuan yang ditengarai tidak tepat sasaran itu memicu kecemburuan. Masyarakat berharap pemerintah memperbaiki data agar mengacu pada pengajuan RT/RW yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
"Warga jadi pada menggerutu, karena bantuan bertumpuk ke orang-orang itu saja sedangkan masa pandemi corona ini mayoritas semua warga terkena imbas ekonomi. Menurut saya pemerintah tidak melakukan pendataan yang benar," katanya.