PIKIRAN RAKYAT – Kota Bandung kini memiliki julukan baru, yakni kota pungli. Sebab, banyak oknum yang menetapkan tarif parkir tak berdasar, khususnya di sekitar area wisata dan stasiun.
Terbaru, warganet mengeluhkan tarif parkir di Stasiun Cimekar yang terlalu mahal. Dalam foto yang dibagikan melalui akun X @txtdaribandung, tampak tiket parkir yang mematok Rp10.000 bagi kendaraan roda empat, Rp5.000 untuk kendaraan roda dua, dan Rp2.000 bagi kendaraan apa pun yang menurunkan atau drop penumpang di area tersebut.
Pengelola Stasiun Cimekar pun merespons keluhan warganet. Sebelumnya, mereka mengaku belum menunjuk pengelola parkir, sehingga tarifnya ditentukan bukan atas kebijakan pihak stasiun. Sementara saat ini, sudah ada tarif yang diputuskan pihak eksternal.
“Kini (tarif parkir) telah dikelola oleh pihak eksternal (umum). Oleh karena itu, tarif beserta ketentuannya dikeluarkan oleh pihak eksternal tersebut,” tulis pengelola Stasiun Cimekar melalui akun resminya.
Baca Juga: Alasan Harga Pertamax Meroket 'To The Moon', Terungkap Rahasia Pertamina
Selain di stasiun, warganet juga mengeluhkan tarif parkir mahal di sekitar Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) yang mematok biaya Rp10.000 hanya untuk satu kendaraan roda dua. Tarif tersebut lima kali lipat lebih besar dibanding tarif parkir pada umumnya.
“Zona Parkir FA 90. Jl. Asia Afrika No. 90 Depan Museum Konferensi Asia Afrika. Parkir Motor Rp10.000. Perhatian: Segala kehilangan bukan tanggung jawab pengelola” tulis imbauan dalam tiket tersebut.
Peran Saber Pungli
Satuan Tugas Saber Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kota Bandung sudah terbentuk sejak 2016. Satgas ini menggerakkan lurah, anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam mencegah terjadinya pungli di Kota Bandung.
Tugas-tugas Saber Pungli di antaranya mencegah dan memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.