JAKARTA, (PR).- Pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengingatkan, pemerintah jangan sampai tergoda lagi membuka kran impor avtur kepada pihak manapun dengan alasan apapun, baik oleh Pertamina maupun swasta. Pasalnya, impor produk BBM sudah membuat Indonesia terjajah dalam ketergantungan.
"Mengingat avtur adalah jenis bahan bakar yang sudah bisa diproduksi oleh kilang dalam negeri. Jika pemerintah tergoda lagi melalakukan impor, apalagi dengan mengijinkan swasta melakukan impor, maka dikhawatirkan kinerja kilang dalam negeri akan terganggu," ujar Salamuddin Daeng di Jakarta, Jumat 6 Desember 2019.
Menurut dia, kalau ada kementerian yang mau melakukan liberalisasi avtur dengan cara membuka kran impor, maka itu sama saja dengan menantang perintah Presiden Jokowi yang bertekad mengurangi impor. Ini dalam upaya memperbaiki neraca transaksi berjalan yang saat ini mengalami defisit yang besar.
Baca Juga: Presiden Jokowi Mengaku Bakal Ganggu Pengimpor Minyak
Wacana impor avtur itu muncul tatkala Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja denga Komisi V DPR, mengatakan bahwa pihaknya tengah mencari cara untuk menurunkan harga avtur yang berpengaruh pada mahalnya harga tiket pesawat. Menhub mengancam akan memasukkan kompetitor Pertamina dalam penjualan avtur.
Senada dengan Menhub, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan juga mengancam akan memasukkan kompetitor avtur lain ke Indonesia. Padahal, Menteri BUMN yang lama, Rini Soemarno pernah melaporkan ke Presiden bahwa avtur Pertamina tidak mahal.
Menanggapi wacana masuknya pemain lain ke bisnis avtur, Menteri BUMN Erick Tohir mengeluarkan pendapatnya ke media bahwa jika ada pemain baru di avtur silakan saja. Asal bisa produksi avtur didalam negeri dan jangan sampai pemain baru avtur hanya kejar lisensi Impor.
"Kalau swasta yang produksi avtur welcome saja. Yang tidak boleh adalah cuma minta lisensi impor akhirnya nanti kami-kami yang di BUMN atau di kementerian banyak ditugaskan menekan impor migas, tapi di pihak lainnya malah impor terus, akhirnya kami yang disalahkan lagi," kata Erick Thohir.
Baca Juga: Tolak Tiga Periode, Pengamat Politik Nilai Pernyataan Presiden Jokowi Tak Multitafsir