PIKIRAN RAKYAT - Berbagai kalangan mendesak pemerintah harusnya juga menetapkan kebijakan relaksasi impor untuk berbagai produk buah dan sayur yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Anehnya, sejak Januari lalu kran impor buah-buahan tak kunjung dibuka tapi malah disulitkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Kalangan pengusaha mempertanyakan ini kepada Presiden Jokowi, ada apa di balik kebijakan kedua kementerian yang ‘pilih-pilih tebu’ .
“Asosiasi sangat mengharapkan respon yang positif dan perdagangan yang fair dari tangapan Bapak Jokowi,” kata Sekretaris Umum Asosiasi Eksportir-Importir Buah Buah dan Sayuran Segar Indonesia (Aseibssindo), Hendra Jowono kepada wartawan, Selasa 7 April 2020.
Baca Juga: Ganjar Pranowo: Kalau Terpaksa Harus Mudik, Isi Aplikasi Pemprov Jateng Siaga Mudik
Hendra menjelaskan, Asosiasi sudah mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi perihal penerbitan RIPH dan Surat Persetujuan Impor (SPI) bernomor: 008/PRES/ASEIB/ III/2020 tertanggal 20 Maret 2020. Hendra bersama anggota asosiasi eksportir dan importir buah berharap Presiden Jokowi merespon surat terbuka tersebut.
Sambil menunggu respon dari Istana, Hendra mengatakan, lagi mempertimbangkan juga apakah perlu mengirimkan surat terbuka kepada lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Perlu dipikirkan dan sedang dipertimbangkan,” jelasnya.
Selaku pengusaha produk hortikultura, Hendra sangat setuju dengan Presiden Jokowi yang telah mengingatkan dan melonggarkan peraturan impor. Apalagi kondisi kini memerlukannya. Sayangnya, kedua kementerian terkait malah seolah menutup keran impor buah dan sayur.
Baca Juga: BPJamsostek Berikan Santunan, Ahli Waris Berharap Pencairan Tak Berkendala dan Tepat Waktu
“Ada apa di belakang izin RIPH sampai berani tidak menghiraukan Instruksi Bapak Presiden? Apa karena ada rumor, disinyalir ada permainan segelintir pengusaha dengan oknum-oknum di Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan partai politik," ujarnya.
Jangan Monopoli