PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) drh Slamet menyoroti polemik kebijakan ekspor benih lobster yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edyy Prabowo.
Kebijakan kontroversial yang berbeda dengan menteri sebelumnya, yakni Susi Pudjiastuti, dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh para aktor politik dan mantan penyelendup dalam melegalisasi aktivitasnya tersebut demi meraup keuntungan pribadi.
"Pemerintah hadir untuk menjadi regulator yang baik. Ketika pengambilan keputusan dasarnya adalah kolusi dan nepotisme, maka akan mengakibatkan kelemahan dalam pengawasan," kata Slamet kepada media, Rabu 8 Juli 2020.
Baca Juga: Hampir 7 Tahun Berlalu, Vicky Prasetyo Ungkap Pujian dari Zaskia Gotik saat Pesta Pertunangan
Slamet menegaskan, pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, harus benar-benar menjalankan fungsi pengawasan dalam kegiatan ekspor benih lobster yang dilakukan berbagai perusahaan.
"Sebab ketika pengawasan lemah, maka ujungnya kepentingan rakyat dan kepentingan bangsa yang akan dikorbankan," kata Slamet.
Baca Juga: Ribuan WP Jabar I Nikmati Insentif Pajak
Pro kontra terkait ekspor benih lobster telah berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu. Menteri Eddy Prabowo membuat kebijakan dibukanya keran ekspor benih lobster alam, sementara Menteri Susi Pudjiastuti, sebelumnya justru melarang aktivitas tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah perusahaan eksportir benih lobster terus bertambah semenjak Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menerbitkan aturan yang memperbolehkan praktik tersebut beberapa waktu lalu.