PIKIRAN RAKYAT - Indonesia adalah anggota pendiri bersama dengan negara-negara termasuk India dan Mesir dalam Gerakan Non-Blok (NAM) 1961.
Gerakan ini adalah sebuah forum dari 120 negara yang tidak secara resmi bersekutu dengan atau melawan blok kekuatan utama manapun selama Perang Dingin.
Semangat GNB terus menginformasikan kebijakan luar negeri Indonesia, yang mempertahankan apa yang disebutnya pendekatan 'bebas-aktif' dalam urusan internasional, sikap 'independen' dan peran 'aktif' dalam pemerintahan global.
Jakarta sejauh ini menyatakan masih berencana untuk mengundang para pemimpin dari semua 20 anggota ke KTT.
Baca Juga: Menguji Ketangguhan Diplomasi Indonesia Saat Perang Rusia dan Ukraina Mengancam G20
Pada Kamis, 22 April 2022, mantan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa mengatakan kepada surat kabar The Age Australia bahwa Indonesia harus mengundang Ukraina ke KTT tidak hanya untuk meredakan kekhawatiran mereka yang telah mengancam akan memboikot acara tersebut, tetapi juga untuk memanfaatkan "kesempatan berharga" untuk mengakhiri konflik dan mengatasi konsekuensi ekonominya.
Pemerintah Indonesia telah mengatakan bahwa mereka akan terus berkonsultasi dengan anggota G20 dan pemangku kepentingan lainnya mengenai masalah ini.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ini sedang menyusun laporan untuk Presiden Joko Widodo dengan membawa rekomendasi dan bagaimana kelanjutan G20.
Indonesia pada awalnya lambat untuk menangani konflik di Ukraina secara publik tetapi termasuk di antara 141 negara yang bulan lalu mendukung resolusi PBB yang mengutuk invasi tersebut.