PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merespons kegaduhan di Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu yang kegiatannya menuai pro dan kontra masyarakat. Dia akan menunggu arahan Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Kami menunggu fatwa dari MUI kira-kira kalau fatwanya menyatakan harus ada tindakan secara keagamaan maka pemerintah Jabar akan melakukan sebuah ukuran," kata Ridwan Kamil saat ditemui di Bandung, Kamis, 15 Juni 2023.
Menurut Ridwan Kamil, kegaduhan yang terjadi di Ponpes Al Zaytun berkaitan dengan fiqih dan berada di ranah MUI. Sehingga hal tersebut harus dikoordinasikan dengan sejumlah instansi.
Dia menilai Kemenag seharusnya menjadi pihak yang turun pertama kali untuk mengatasi pro dan kontra di Ponpes Al Zaytun. Instansi tersebut bisa melaksanakan kebijakan melalui kantor wilayahnya di Jabar berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Selain itu, Ridwan Kamil mengaku secara internal pihaknya masih merapatkan terkait tindakan yang perlu dilakukan terhadap Ponpes Al Zaytun.
"Karena urusan agama kemudian urusan fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan dan keamanan itu wilayah pemerintah pusat," kata dia, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
"Karena urusan agama kemudian urusan fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan dan keamanan itu wilayah pemerintah pusat," ucap Gubernur menambahkan.
Baca Juga: Tiga Jalur Tua Penghubung Bandung-Cianjur, Salah Satunya Lenyap Menyisakan Cerita
Ponpes Al Zaytun digeruduk massa
Forum Indramayu Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Pondok Pesantren Al Zaytun pada Kamis, 15 Juni 2023. Unjuk rasa digelar sekitar pukul 11.30 WIB dan sempat diwarnai aksi saling dorong.