PIKIRAN RAKYAT - Beberapa waktu lalu, ada kasus yang sangat “mengganggu” dengan melibatkan “kesakralan” institusi pesantren akibat ulah oknum pengasuh atau bahkan pemilik pondok pesantren. Di beberapa wilayah pesantren yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para santri justru dimanfaatkan pengasuh melakukan kekerasan seksual.
Kasus terbaru yang terungkap terjadi di jawa Barat dan Jawa Tengah; Bandung, Tasikmalaya dan Cilacap dan beberapa tempat lain.
Komnas Perempuan mencatat ada sekitar 51 kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan Pendidikan dalam rentang 2015 sampai Agustus 2020. Dari total kasus tersebut, pesantren atau Pendidikan berbasis agama menempati urutan kedua atau 19 prosen.
Di posisi pertama ditempati oleh universitas dengan 27 prosen kasus. Ini adalah persoalan serius yang harus dicarikan solusinya, karena pesantren dan Lembaga keagamaan lainnya harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para santri dan peserta didiknya.
Baca Juga: Tim Putri Juara BATC 2022, Bendera Indonesia Akhirnya Bisa Berkibar Lagi
Apalagi “kesakralan” pesantren dan Lembaga keagaamaan menjadi tempat untuk “mengawal” moral anak bahkan bangsa. Yang tentu harus “bersih” dulu sebelum “membersihkan” lainnya, sebagai tool harus bersih, bukan menyebarkan ‘virus kekotoran” ke yang lain. “Kain putih”, terpercik “noda” sedikit akan menjadi sorotan dan diekspos lebih riuh dibandingkan dengan lainnya.
Sehingga Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama Thobib al-Asyahar menyatakan pihaknya menjalin Kerjasama dengan Kementerian PPPA dan UNICEF untuk menciptakan pesantren ramah anak.
Ini kasus “kecil” yang bisa merusak “belanga” dari peran besar yang bisa dimainkan oleh pesantren dan Lembaga keagamaan lainnya. Peran yang sudah diakui dan menjadi legitimasi, kepercayaan masyarakat terhadap pesantren dan Lembaga keagamaan lainnya.
Baca Juga: Sowan ke Pepadi, Menko Airlangga Usul Wayang Pakai Bahasa Indonesia selain Jawa
Pesantren; Prototype Implementasi Pendidikan