PIKIRAN RAKYAT - Setelah ditunda akibat pandemi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuksan untuk melanjutkan tahapan Pilkada yang tertunda. KPU telah menyusun jadwal ulang pelaksanaan semua tahapan yang tertunda. Pemungutan suara dijawalkan 9 Desember 2020 denan menerapkan protokol kesehatan.
Jika jadi digelar, inilah pengalaman pertama KPU (dan bangsa Indonesia) menggelar pemilu di tengah bencana nonalam, yakni ancaman wabah corona. Pandemi corona menguji Pilkada dalam dua hal. Kesatu, wabah corona akan menguji “imunitas Pilkada”, berupa kemampuan mempertahankan tujuan utama dan nilai-nilai demokrasi di tengah ancaman pandemi.
Secara prosedural dan teknis penyelenggaraan, Pilkada 2020 pasti berbeda dengan Pilkada sebelumnya, namun tujuan dan nilai-nilai yang melandasinya tetap sama. Ujiannya adalah apakah adaptasi secara prosedural dan teknis penyelenggaraan tidak akan diikuti defisit nilai dan tujuan utama Pilkada?
Baca Juga: Ibunda Sandy Tumiwa Meninggal Dunia, Tessa Kaunang Ungkap Kenangan Bersama sang Mantan Mertua
Kedua, selain memaksa Pilkada beradaptasi menghadapi ancaman wabah, corona pun menguji efikasi (kemanjuran) Pilkada, akankah Pilkada sanggup melahirkan kepala daerah yang mampu mengambil tindakan penyembuhan ekonomi, atau sekadar mengganti pejabat kepala daerah?
Kemampuan KPU, pemerintah, dan masyarakat untuk menyesuaikan tahapan, prosedur, dan teknis penyelenggaraan Pilkada tidak perlu diragukan. Termasuk menghadapi kemungkinkan membengkaknya anggaran akibat harus mengadopsi protokol kesehatan.
Pertanyaan yang masih menggantung adalah terkait ujian kedua. Pilkada digelar dalam “situasi sulit”, namun masalah yang harus dijawab pejabat terpilih di depan mata. Tidak banyak waktu tersisa untuk menimbang-nimbang alternatif kebijakan. Dampak pandemi tidak akan memberikan waktu leluasa untuk “belajar” bagi pejabat terpilih. Ancaman pandemi akan menggilas kepala daerah terpilih yang tidak terlatih mengambil keputusan cepat dan cerdas.
Baca Juga: Hadapi New Normal, Fitur Baru Akan Rilis di Aplikasi PeduliLindungi
Pilkada sebagai solusi dalam menghadirkan kepala daerah yang mampu menjadi “penyembuh” benar-benar diuji. Dampak pandemi yang dirasakan masyarakat akan menjadi kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di seputar Pilkada, baik menyangkut kapasitas calon, kadar demokrasi dalam proses, hingga efisiensi penyelenggaraan Pilkada.