PIKIRAN RAKYAT - Kalau penataan pendidikan terus berlangsung seperti sekarang, apakah akan mampu memajukan kualitas manusia Indonesia? Jawabannya jelas, tidak akan pernah. Itulah pendapat pengamat pendidikan Doni Koesoema. Pendapat seperti itu layak untuk diamini. Soalnya, yang namanya kebijakan pendidikan di negeri ini, selalu menimbulkan persoalan baru.
Pernah, yang menjadi kendala utama pendidikan adalah kecilnya anggaran. Banyak tuntutan agar pemerintah menyediakan anggaran sesuai amanat konstitusi, yakni 20 persen. Akhirnya, pemerintah mengabulkan tuntutan itu. Apakah masalahnya selesai? Ternyata tidak. Ke dalam anggaran tersebut diperuntukkan pula untuk gaji guru, padahal sebelumnya tidak demikian. Pesimisme terhadap kebijakan pendidikan tidak terobati meskipun anggaran tahun 2023 termasuk paling besar, yakni Rp612 triliun.
Timbulnya kesan, bahwa pemerintah agak bermain-main dengan anggaran pendidikan, tidak bisa ditepis begitu saja. Intinya, bukan semata besarannya melainkan juga peruntukkannya. Muncul pertanyaan, apakah untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik itu harus selalu didukung anggaran yang besar? Jawabannya bisa abu-abu, mengingat persoalannya yang tidak sederhana.
Baca Juga: Restorasi Pendidikan agar Tak Berbuah Kekerasan
Untuk menekankan betapa vitalnya bidang pendidikan kita dapat belajar dari masa lalu, ketika Indonesia masih menjadi Hindia Belanda. Dibanding kolonialis yang lain, Belanda termasuk yang sangat pelit dalam membuat anggaran untuk pendidikan, terutama untuk bangsa peribumi, sehingga untuk mengabulkan tuntutan ke arah itu pun sangat berlarut-larut. Namun, begitu dilaksanakan, buahnya segera dapat dituai. Soekarno, Hatta, Syahrir serta para pendiri bangsa lainnya bisa dikatakan merupakan pribumi terpilih yang berhasil mengenyam pendidikan yang bermutu. Lewat pendidikan yang bagus mereka mampu mengembangkan pemikiran termasuk yang tidak terpikirkan oleh generasi sebelumnya.
Para pemimpin Indonesia saat ini, di tingkat pusat maupun di daerah, tanpa segan-segan mengatakan bangsa ini sedang menghadapi tantangan besar. Malah kata kuncinya juga sudah disepakati, bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang maju. Persoalannya menjadi agak problematis karena hampir tidak ada yang mengatakan dengan tegas bahwa kunci utama ke arah itu adalah pendidikan yang bermutu.
Karena pandangan para pemimpin sedangkal itu, akibatnya program di bidang pendidikan hanya berbunyi di atas kertas. Salah satu kasusnya adalah kewajiban belajar (Wajar) 12 tahun. Mestinya target tersebut sudah tercapai sejak beberapa tahun silam. Generasi bangsa Indonesia pendidikannya minimal SLTA. Tapi harian ini juga menunjukkan bahwa yang berhasil mencapai tingkatan tersebut baru 37 persen. Sangat tidak layak untuk dibanggakan.
Baca Juga: PPDB Hajat Pendidikan Tahunan, Jangan Curangi Prosesnya
Meskipun demikian, walaupun angkanya demikian jelas, sampai sejauh ini belum ada solusi yang pasti untuk mengatasinya. Kendalanya memang bermacam-macam, tapi tidak berarti harus dibiarkan berlama-lama. Betapa ricuhnya mencari pola penyelesaian kasus guru honorer menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu mengatasinya dengan baik.