PIKIRAN RAKYAT - Demokrasi Minus Literasi. Kondisi seperti itulah yang sedang dialami bangsa ini. Sebagian kita sangat bersemangat berbicara tentang demokrasi, tapi tidak sedikit pula yang prihatin karena tingkat literasi bangsa ini sangat rendah. Mungkinkah demokrasi dapat dilaksanakan dengan baik di tengah minusnya literasi?
Terhadap demokrasi kita sangat peduli sehingga berbagai upaya ke arah sana terus diciptakan, sementara meski sudah sering disuarakan agar tingkat literasi ditingkatkan, upayanya bisa dikatakan tidak diagendakan dengan baik. Jika kita berbicara tentang literasi, yang sering dianggap sebagai solusi adalah meningkatkan minat baca serta jumlah buku yang terbit. Apakah upayanya memang sungguh-sungguh ke sana? Marilah kita lihat jejak-jejaknya.
Salah satu yang cukup fenomenal adalah pembelian buku oleh pemerintah dalam jumlah besar lewat program instruksi presiden (Inpres) pada masa pemerintahan Presiden Suharto. Prosedurnya bisa dikatakan sederhana. Penerbit menerbitkan buku bacaan, diseleksi dan dibeli oleh pemerintah, selanjutnya didistribusikan ke sekolah-sekolah di seluruh tanah air.
Baca Juga: Jika Perlu, Polisi 'Bandel' dan 'Nakal' Pensiun Dini Saja
Dengan upaya seperti itu, mestinya hasilnya akan memuaskan. Pemerintah mengeluarkan anggaran, penerbit bisa hidup, penulis mendapat imbalan semestinya, sekolah pun mendapat distribusi buku bacaan tanpa harus mengeluarkan biaya. Prosedurnya jelas.
Akan tetapi, hasil yang diharapkan tidak tercapai. Meski program pengadaan buku Inpres berlangsung beberapa tahun, pertanggungjawaban terhadap pemanfaatannya tidak pernah jelas. Jika kita mengemukakan pertanyaan sederhana, apakah buku-buku Inpres itu masih tersimpan di perpustakaan sekolah dan dibaca oleh siswa-siswanya, jawabannya sudah dianggap cukup dengan menggelengkan kepala.
Pengalaman tersebut memberi pelajaran yang sangat berharga. Dalam upaya meningkatkan literasi, ternyata masalahnya bukan sebatas tersedianya anggaran dari pemerintah serta buku yang sudah dinilai. Langkah-langkah operasionalnya ternyata jauh lebih rumit. Banyak komponen yang harus dilibatkan di dalamnya. Tampaknya, pentingnya meningkatkan literasi warga belum menjadi bagian dari pemahaman kebangsaan.
Baca Juga: Wisata Jejak Bung Karno di Bandung, Mengukur Cinta
Di negara mana pun, orang-orang sudah sepakat, tingginya tingkat literasi berkolerasi langsung dengan pelaksanaan demokrasi. Sejarah berbagai bangsa mencatat, demokrasi berkembang dengan baik di tengah masyarakat yang tingkat literasinya baik. Jika tingkat literasinya tidak mendukung, pemahaman makna demokrasi akan dengan mudah dimanipulasi.