PIKIRAN RAKYAT - Dua wacana memantik perhatian publik warga Jawa Barat dengan satu muasal: rencana pembangunan patung salah satu proklamator bangsa, Ir. Soekarno.
Wacana pertama dilempar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan lokasi penempatan di Lapang Saparua, Kota Bandung. Pemantik kedua dimunculkan Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan beserta jajarannya, dengan tinggi patung lebih menghujam langit dari yang dibahas Gubernur Jawa Barat.
Penulis menilai, secara formal legal, usulan keduanya relatif sah-sah saja. Terlebih sebagaimana selalu dijadikan “tameng” selama ini, keduanya tidak menggunakan APBD dan sepenuhnya berasal dari pihak swasta yang bekerjasama dengan masing-masing pemerintah daerah dalam persoalan aset.
Namun demikian, penulis menilai ada persolan etika, yang sudah terbukti dalam banyak peristiwa terkait kebijakan publik, posisinya lebih penting dari formal legal tersebut. Pertama, seberapa penting dan mendesak kehadiran patung Soekarno tersebut?
Hal ini amat sangat layak ditekankan jika kita membaca utuh kalimat Pidato Bung Karno per 17 Agustus 1960, yang berjudul Djalannya Revolusi Kita (Djarek).
"Siang dan malam kegandrungan saya hanyalah ingin mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada tanah air dan bangsa, menyumbang kepada revolusi, menyumbang kepada pelaksanaan Ampera. Dicaci maki musuh, saya tidak ambil perduli, diagul-agulkan kawan saya tidak membusungkan dada. Saya berjalan terus dengan tenang jika diserang musuh dari kiri dan dari kanan, saya berjalan terus tanpa meminta sanjungan kawan. Saya menolak orang spesial membuat biografi (riwayat-hidup) dari saya, saya menolak orang membuat patung Sukarno atau monumen Sukarno!"
Baca Juga: Kewarganegaraan Demokratis: Mengupas Implikasi Pembangunan terhadap Hak-Hak Warga Negara