PIKIRAN RAKYAT - Pembangunan dimaknai sebagai upaya dalam mempercepat perkembangan di suatu negara. Dalam aspek pembangunan struktur pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menjamin terciptanya pembangunan yang berorientasi demi kemajuan bangsa. Namun, kehadiran pembangunan seringkali meminggirkan keberadaan masyarakat di sekitarnya.
Atas nama pembangunan, masyarakat dipaksa mengikuti sebuah kebijakan, meskipun kebijakan tersebut dibuat tanpa melibatkan aspirasi masyarakat yang akan terkena dampak secara langsung.
Masyarakat yang kehidupannya selama ini sangat mengandalkan sumber daya alam merasa terancam kehidupannya. Muncul kekhawatiran aktivitas pembangunan yang dilakukan bisa menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.
Kegiatan eksploitasi mengubah alam yang cukup produktif bagi masyarakat akan meminggirkan hak warga negara sebagai manusia yang memiliki hak atas hidup.
Aspek terpenting dari pembangunan sering sekali bersinggungan dengan korban-korban pembangunan, bahkan jalan pintas dalam pembangunan meminggirkan hak secara demokratis bagi warga negara.
Hak demokratis warga negara yang tersingkir dan tidak jarang warga sekitar hanya menjadi penonton dan tidak ikut menikmati hasil pembangunan atau hanya menjadi korban kemajuan.
Kegiatan pembangunan tersebut menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap masyarakat. Data menunjukkan laju degradasi lingkungan di Indonesia semakin tidak terkendali.
Dari riset yang telah dilakukan oleh WALHI didapatkan data bahwa lahan seluas 159 juta hektar sudah terkapling dalam izin investasi industri ekstraktif. Luas wilayah daratan yang secara legal sudah dikuasai oleh korporasi yakni sebesar 82.91 persen, sedangkan untuk wilayah laut sebesar 29.75 persen.