PIKIRAN RAKYAT - Ombudsman Republik Indonesia menilai bahwa wacana pemberlakuan sertifikat vaksin Covid-19 menjadi syarat akses pelayanan publik baru bisa dilakukan jika vaksinasi sudah merata dan mencapai kekebalan kelompok.
Hal ini disampaikan anggota Ombudsman Indraza Marzuki Rais, dalam keterangan resmi Jumat, 27 Agustus 2021.
Dia meminta pemerintah tidak memberlakukan aturan kewajiban vaksin di ruang publik.
"Karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan Vaksin Covid-19," kata Indraza, melalui keterangan resminya.
Baca Juga: Pernikahan Masih Seumur Jagung, Rizky Billar Mendadak Diultimatum Ibunda Lesti Kejora, Ada Apa?
Menurut dia, saat ini penolakan vaksin memang sudah mulai menurun, akan tetapi stok dan distribusi vaksin, masih terkendala.
"Baik sarana angkut, daya jangkau, tenaga vaksinator, dan sentra vaksinasi yang menimbulkan kerumunan masih jadi kendala. Selain itu, kondisi kesehatan juga bisa menjadi penyebab orang belum dapat mengakses vaksin," tutur Indraza, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Anadolu Agency, pada Minggu, 29 Agustus 2021.
Kemudian, menurut Indraza wacana pemberlakuan sertifikat vaksinasi untuk akses pelayanan publik, Ombudsman meminta pemerintah perlu memperhatikan proses vaksinasi di masing-masing daerah.
"Ombudsman memandang perlunya suatu petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi di sentra yang memuat indikator apa saja yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya kegiatan vaksinasi," kata Indraza.
Baca Juga: Rentan Bocor, Berikut 3 Tips Aman Gunakan Sertifikat Vaksin